ABD LATIF SIAPA YANG TIDAK KENAL ABD LATIF:

Dalam Catatan Sejarah vs Catatan Politik

By: Tahir Abu

Catatan sejarah Islam penuh dengan sejarah kelam. sejarah bisa saja dimanipulasi. Banyak intrik di situ. Tergantung kepentingan yang bermain di dalamnya. Namun di sini harus kita bedakan, mana Catatan Sejarah mana Catatan Politik. Syi'ah misalnya, akar sejarahnya banyak tercipta dari pergulatan politik. Makanya, ketika membahas antara Ali dan Abu Bakar, di situ akan terasa jelas dan nampak aroma ketidak jujuran intelektualnya bahwasanya pengaruh politik sangat berimplikasi pada settingan sejarah. Di sini kita harus cerdas memilah referensi sejarah. Kalau tidak, seumur hidup kamu akan berada di bawah bayang-bayang rekayasa sejarah. Alias korban catatan politik.

Selanjutnya, kita tarik kekontes Indonesia. Puluhan tahun kita disuguhi catatan politik. Bukan catatan sejarah. Sejarah Soekarno seakan hanya terpusat di jawa. cerita kepahlawanan hanya milik orang Jawa. Lasinrang yang berdarah-darah di Pinrang tidak pernah dilirik oleh sejarah Nasional. Era Soeharto seakan melegitimasi tradisi ini. Sekali lagi di sini kita hanya korban catatan politik.

Selanjutnya, kita tarik kekonteks DDI. Saya ikut tertarik mengomentari sosok fenomenal oknum yang bernama LATIF. Meskipun saya agak telat. Tapi masih hangat untuk diperbincangkan. Saya rasa kita semua harus jeli melihat kasus seperti ini. Tulisan saya sebelumnya menyinggung masalah Perang Opini. Inilah bagian dari perang opini itu, setiap saat kita harus siap mengcounternya. Jangan-jangan oknum seperti ini memang hanya titipan yang sengaja mengacak-acak barisan ini. Akan banyak boneka-boneka yang di pasang oleh pihak yang tidak senang dengan misi besar ini.

Kalau dia mengaku sebagai pakar sejarah. Sejarah apa dulu. Bicara masalah fakta sejarah DDI, masih banyak saksi dan pelaku sejarah yang pernah sezaman dengan Gurutta. Itu jauh lebih valid, jauh lebih ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari pada sekedar catatan hitam di atas putih. Baru mengklaim seakan dialah pemilik fakta sejarah DDI sebenarnya. Di sinilah sekali lagi kita harus membedakan mana Catatan Sejarah dan mana Catatan Politik. Catatan Politik bisa saja pesanan pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Inilah kendaraan gelap yang ditumpangi oleh penumpang gelap. Hati-hati, perang itu semakin terasa. Jangan lagi mau menjadi korban catatan politik untuk kesekian kalinya. Waffaqonallah

PROF. DR. SBAG: DDI HARUS MEMPERBAHARUI SISTEM DENGAN MENYERAHKAN SEGALA SESUATU KEPADA AHLINYA:

Wawancara Tim IMC dengan Prof. Dr. KH. Andi Syamsul Bahri Galigo, MA

Oleh: Lafaisal Toberru

Masyarakat Samarinda dan warga DDI Kaltim boleh berbangga bahwa acara silaturrahim “Tudang Sipulung” Nasional yang digelarnya bulan lalu (27-28/4), yang dihadiri bukan saja ketiga anak biologis Anregurutta Ambo Dalle, tetapi juga anak-anak idiologis terbaik Sang Anreguru tercinta, salah satu titisan emas Anregurutta yang hadir pada perhelatan Samarinda tersebut adalah Gurutta Prof. Dr. Andi Syamsul Bahri Andi Galigo Manggaberani, MA, yang sering dipanggil Prof. SBAG Manggaberani.

Gurutta Prof. SBAG Manggaberani adalah salah satu putra terbaik DDI, Beliau-lah satu-satunya yang bisa merefresentasikan tingkatan ke-ilmuan Gurutta Ambo Dalle, terutama dibidang Aqidah Ahlussunnah wal-Jamaah. Maka tidak heran kalau dikatakan: “Jika hendak menyalami aqidah Gurutta Ambo Dalle maka jejakilah sama Prof. SBAG Maggaberani, karena semua ilmu itu sudah diwarisinya secara utuh, teori dan pengamalan”.

Prof. SBAG dilahirkan di Siwa, Pitumpanua pada tahun 1955. Ayahnya bernama Andi Galigo Petta Lolo Manggabarani dan ibundanya bernama Hj. Sri Kamariyah Binti Abdul Basir Puang Madda. Setelah menammatkan pendidikannya ditingkat sekolah dasar (SDN) Bulete dan SMP Siwa pada tahun 1970, Beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesanntren DDI Ujung Lare dibawah pimpinan AGH. Abdurrahman Ambo Dalle. 

Sepuluh tahun lamanya belajar di pesantren dibawah asuhan Anregurutta Ambo Dalle kemudian meneruskan pendidikan di Universitas al-Azhar di Cairo-Mesir selama 8 tahun (1980-1987). Beliau pulang ke Pesantren DDI Kaballangan membantu Anregurutta Ambo Dalle selama lima tahun akhir tahun1990. Kemudian berangkat kedua kalinya ke Mesir untuk melanjutkan S3-nya di Universitas Cairo namun karena ada kendala biaya yang sulit ditanggulangi akhirnya pindah Universiti Kebangsaan Malaysia 1992-1998 hingga selesai PhD bidang Usuluddin dan Falsafah spesialisasi Bidang Ilmu Aqidah dan Tasawwuf. 

Pada tahun 1987 beliau aktif mengajar di Pesantren Manahilil Ulum DDI Kaballangan mendampingi Anregurutta Ambo Dalle di samping menjadi dosen pada perguruan tinggi DDI di Sulawesi Selatan. Tahun 1992 belaiu mendapat tawaran dari Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai Dosen tamu mulai mei 1992 hingga mei 1999. Beliau bertugas sebagai dosen dakwah dan kepemimpinan di Fakulti Pengajian Islam UKM dibawah pimpinan Prof. Dato Abdul Shukor Husein bersama Prof. Dr. Dato Abdullah Mat Zin. 

Selanjutnya diundang ke Universiti Sains Islam (USIM) pada tahun 2000, beliau menjadi pensyarah pertama yang diterima di Fakulti Dakwah dan Pengurusan Islam (Fakulti Kepemimpinan dan Pengurusan). Pada tahun 2003-2005 beliau ditugaskan sebagai Timbalan Dekan pertama FKP dan berjaya dinaikkan pangkat ke Professor Madya dalam bidang dakwah dan aqidah Islam. 

Beliau telah banyak menulis buku dalam bidang Islamic Studies terutama yang boleh menjadi rujukan utama kepada mahasiswa USIM. Di antara buku-bukunya yang terkenal: al-Ijtihad fi al-Fikr al-Islami, Dirasat fi al-Fikr al-Islami, al-Harakah al-Batiniyyah fi Mizan al-Islam, Beberapa Isu Pemikiran Islam, Paradigma Dakwah dan Pelampau Agama, Pengenalan Ilmu Tasawuf, Syaikh Yusuf al-Taj dan pemikiran Tasawufnya dan lain-lain lagi. 

Beliau juga aktif menyajikan makalah ilmiyah diberbagai seminar Nasional dan Internasional sejak beliau di UKM dan USIM. Beliau menjadi anggota tiem tetap tafsir Al-Quran 30 juz (Bahasa Bugis) yang disponsori oleh Majlis Ulama Sulawesi Selatan. Beliau adalah pengasas dan penasehat Pondok Pesantren al-Mubarak Tobarakka di Kota Siwa, Sulawesi Selatan, dan penasehat umum Organisasi DDI Ambo Dalle di Sulawesi Selatan. Di samping sebagai ketua umum KKSS warga bugis berhijrah, di Malaysia. (Rujukan temuramah di Pesantren DDI Tobarakka Kota Siwa Sulsel).

Terlalu banyak kalau ingin mendefinisikan semua tentang ulama ini, Beliau lebih luas dari pada sekedar definisi. Oleh karena itu, selama keberadaannya di Samarinda beberapa waktu lalu Tim IAPDIKA Mendia Center memanfaatkan moment berharga itu mewawancarai Beliau, berikut ini beberapa petikan hasil wawancaranya bersama saudara Faisal Ja’far dan krue Tim IMC:

Tim IAPDIKA MC:

Sebagai seorang anak idiologis terdekat Anregurutta, yang telah berhasil mendapatkan ilmu yang luar bias dan mengajar diberbagai universutas di negeri jiran (Malaysia) dan negeri minyak (Brunei DS), apa komentar Ustadz tentang perkembanga pendidikan dan dakwah selama Pak Andi absen bertahun-tahun di DDI?

Gurutta Prof. SBAG Maggaberani:

Apa yang berlaku pada diri saya, dari sudut pengembangan ilmu pengetahuan berkesinambunagan juga dengan apa yang dikehendaki oleh Anregurutta. Sebab Anregurutta itu, dia tahu persis bahwa saya ini berada di Malaysia selama ini. Misi yang saya bawa di Malaysia atau ilmu yang saya kembangkan itu, boleh dikatakan 80% adalah warisan dari ilmu Anregurutta. Terutama sekali yang berkaitan dengan pemahaman Ahlusunnah wal-Jamaah, jadi saya tidak merasa bahwa saya ini sudah absen di DDI, saya berterusan, cuma lain tempatnya saja. Misi Anregurutta tentang pemahaman Ahlusunnah wal-Jamaah itu terus saya kembangkan, dan saya memang tidak terlalu terikat dengan organisasinya DDI.

Tim IAPDIKA MC:

Melihat kondisi DDI yang sangat memperihatinkan sekarang ini, Apakah masih ada harapan untuk memperbaiki kondisi tersebut atau di biarkan begitu saja?

Gurutta Prof. SBAG Maggaberani:

Kalau kita semua ini memberikan suatu usaha keras terutama anak DDI semua yang pernah belajar dan mendapat berkah dari Anregurutta, Saya ingat sekali prinsip Anregurutta, beliau menganggap “BAHWA DDI INI ADALAH SEBAGAI WADAH AHLUSUNNAH WALJAMAAH” terutama untuk dikawasan kita ini. Dan itu akan BERTERUSAN SAMPAI 7 LAPIS BERKAIT, dan Beliau menganggap dirinya SEBAGAI LAPIS YANG KE-3, Jadi masih ada lagi Lapis seterusnya. Anregurutta berpandangan bahwa akan berterusan lagi. Kalau memamg ada bersifat Gev itu sifatnya sementara saja, dan mudah-mudahan dengan antusiasme para pejuang IAPDIKA adalah suatu pertanda adanya titik terang di DDI.

Tim IAPDIKA MC:

Apakah ustadz memiliki niat berbakti di DDI ataukah niat untuk memajukan DDI, sebagaimana misi dakwah dan pendidikan lainnya di Indonesia?

Gurutta Prof. SBAG Maggaberani:

Saya diberikan ilmu ini hanya untuk Umat, seperti juga dengan Anregurutta, jadi.. kalau memang DDI ini memerlukan kepakaran yang saya miliki, kalau memang saya harus terjun secara In deret, maka saya akan melakukan itu. Dan saya pun di luar negeri itu hanya sementara saja. Dan saya selalu pulang ke Indonesia.

Tim IAPDIKA MC:

Adanya Pesantren di Wajo yang Ustadz dirikan, apakah itu bagian dari Pesantern DDI atau Pesantren milik pribadi, sehingga tidak bisa digabung dengan DDI atau membawa nama DDI?

Gurutta Prof. SBAG Maggaberani:

Madrasah yang ada di Wajo itu saya namakan Pondok Pesantren DDI Al-Mubarak, cuma kebetulan yang pegang sekarang ini keluarga juga, termasuk adik saya. Ponpes itu sebenarnya milik masyarakat, bukan milik pribadi. Dan saya beri nama DDI, sebab Anregurutta yang meresmikan Ponpes itu pada tahun 1989. Ponpes itu saya dirikan sewaktu saya baru pulag dari Mesir dan itu adalah warisan sebagai amal jariyah, sama dengan Anregurutta menjadikan DDI adalah sebagai amal jariyah yang kita bisa dapatkan pahalanya di hari kemudian.

Tim IAPDIKA MC:

Di manakah posisi PB terkait dengan adanya Ponpes DDI di Wajo, ketika sebuah Ponpes itu dinamakan DDI, maka otomatis akan am oleilh PB?

Gurutta Prof. SBAG Maggaberani:

Kita tidak perlu terlalu mengangkat, sebab saya akan pancing supaya Al-Mubaraq ini sama nantinya dari MAI menjadi DDI. Tapi itu juga berkesinambungan yang berterusan, bukan berarti menghilangkan DDI, sebenarnya DDI sebagai organisasi, saya tidak terlalu banyak terkait, tetapi lebih dekat kepada DDI sebagai lembaga warisan Anregurutta, sebab Anregurutta dengan saya selalu terkait dari segi Emosional.

Tim IAPDIKA MC:

Apakah Ustadz punya konsep-konsep atau nasehat-nasehat bagi PB dan MK untuk memajukan DDI ke depan?

Gurutta Prof. SBAG Maggaberani:

Dengan adanya perbedaan, polemic di tubuh DDI, perasaan saya sangat sedih, bukan hanya sebagai umat Islam, tetapi kita sama-sama DDI. Menurut hemat saya, terkadang hanya perbedaan pribadi saja yang menjadikan DDI terpecah belah.

Tim IAPDIKA MC:

Apakah pemisahan DDI AD dan DDI PB dianggap sebagai berkah bagi DDI atau musibah bagi DDI?

Gurutta Prof. SBAG Maggaberani:

DDI AD ini, saya dimasukkan sebagai penasehat, sementara DDI PB, pimpinan Pak Muiz ini memang menganggap saya tidak punya kepakaran dalam organisasi DDI, kalau mengajar, yaach okelah, jadi Dosen dan sebagainya. Walaupun Anregurutta selalu mengusulkan, supaya saya juga dimasukkan ke PB DDI, tetapi saya tidak pernah di berikan kesempatan sama MK. Adapun perbedaan di DDI, kita melihat hanya bersifat sementara saja, artinya suatu saat akan bersatu, kita ini semua sama-sama, yang kita bawa Islam dan kita bawa Ahlusunnah waljamaah, yang berfaham WASATIAH (moderat).

Tim IAPDIKA MC:

Sebagai seorang Guru Besar di Malaysia dan di Brunei, apakah Ustadz memiliki niat untuk kembali menjadi Guru Besar di DDI kelak?

Gurutta Prof. SBAG Maggaberani:

Semua kita siap membantu, malah saya tidak berfikir lagi ke Brunei, tetapi niat saya bukan pada Ponpes, Saya mau hidupkan Sunnah Anregurutta itu untuk memberikan pengajian kitab-kitab kuning di Mesjdi, itu niat saya, sebab itu yang hilang sekarang ini dan misi utama Anregurutta adalah pengembangan Ahlusunnah wal-Jamaah yang harus saya kembangkan.

Karena paham Ahlussunnah wal-Jamaah adalah pemahaman mayoritas ulama yang mengambil jalan tengah akibat banyaknya aliran-aliran yang muncul pada pasca wafatnya nabi muhammad SAW, yang berkelanjutan hingga khalifa Ustman, Ali bin Abu Thalib, dan terus berkembang pada era khilaf Abbasiyah dan Umawiyah.

Ulama-ulama yang mengabil jalan tengah inilah kemudian menamakan dirinya sebagai kelompok Ahlussunnah wal-Jamaah yang dibagi dalam beberapa sudut pemikiran Islam seperti aqidah, syariah dan tasauf. Tentu saja di antara ulama ini masih berbeda-beda dalam mendefinisikan Aswaja ini, termasuk DDI dan NU juga sangat berbeda dalam pemahaman ini. Kalau NU menetapkan Imam Gahzali, Al-Junaedi sebagai tokoh sufi yang dianggap mewakili Aswaja, di dalam fikih yaitu imam empat mazhab, dan di dalam akidah yaitu Abu Hassan al-Asyari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sertra menganggap selain mereka itu adalah bukan Aswaja.

Sedangkan DDI tidak mengklaim pemikiran-pemikiran ulama yang muncul setelah era ulama tersebut sebagai non Aswaja, dan DDI berbeda juga dengan beberapa organisasi Islam lainnya di indonesia yang mengklaim Ibnu Taiymiya sebagai bukan Aswaja pemikirannya menentang beberpa pemikiran sufi yang dibangun oleh pengikut-pengikut imam Ghazali, maka kalau saya mau mendefinisikan bahwa DDI itu sebenarnya adalah golongan tengah dari golongan tengah.

Oleh karena itu, pemikiran tentang Aswaja perlu dihidupkan kembali di DDI dengan mengangkat pemikiran-pemikiran yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Aswaja sehingga kader-kader DDI tidak terperangkap dalam sebuah teki-teki pemikiran Islam yang berkmbang saat ini seperti bagaimana membedakan pemikiran Aswaja dngan Salafia dan apakah salahfiah itu bukan Aswaja dan lain sebagainya?

Tim IAPDIKA MC:

Seandainya teman-teman IAPDIKA mengusung sebagai PASSELLE PASAU’-NA GURUTTA, apakah ustadz bersedia menjadi pemimpin dan tokoh sebagai ulama di DDI yang menggantikan Anregurutta KH.Abdurrahman Ambo Dalle?

Gurutta Prof. SBAG Maggaberani:

Dari segi ORGANISASI saya melihat DDI sudah harus memperbaharui sistem, jangan lagi mempergunakan sistem NU, semua sekaran ini mencari kepemimpinan yang betul-betul pakar dibidang organisasi, tetapi dari sudut PEWARISAN ILMU, TETAP KITA MENGHORMATI ULAMA-ULAMA KITA, jadi kita perlu merancang organisasi yang berbeda, jangan seperti yang ada sekarang ini, Kita sekarang tidak ingin mempertahankan status Quo yang tidak sejalan dengan era reformasi kini.

Yang berkaitan denga IDARAT (organisasi), boleh diberikan kepada generasi berusia 30-an atau 40-an yang lebih agresif, mempunyai keseriusan untuk memajukan suatu Organisasi, tetapi RUJUKAN dari sudut ilmu pengetahuan kita adakan lembaga tertentu di dalam organisasi seperti “MAJELIS SYUYUKH” (Senator) atau LEMBAGA PERTIMBANGAN TERTINGGI ULAMA DDI, kalau seperti itu bagi saya tidak ada masalah, sebab itu adalah bidang saya. Saya bersedia duduk Majlis Syuyukh (senator) DDI, atau masuk dalam LEMBAGA PERTIMBANGAN TERTINGGI ULAMA DDI. Kesimpulannya adalah serahkan segala urusan kepada ahlinya.

GEMA DEKLARASI IADI YOGYAKARTA: "DDI ANTARA TITIK DAN KOMA"

Histori DDI Sebagai Ormas Berbasis Ummat dan Pesantren

Oleh: Dr. KH. M.A. Rusdy Ambo Dalle

Prolog

Darud Dakwah wal-Irsyad disingkat DDI, merupakan organisasi massa (ormas) Islam terbesar di Indonesia timur dan terbesar ketiga nasional setelah Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Salah satu harapan besar para tokoh founding father saat mendeklarasikan berdirinya ormas ini adalah perlunya membangun sistem pendidikan berbasis kemasyarakatan; menggiatkan bidang dakwah dan sosial kemaslahatan umat yang luas.

Untuk membina pribadi-pribadi muslim yang cakap dan bertanggung jawab atas terselenggaranya ajaran Islam secara murni dikalangan umat Islam; dan menjamin kelestarian jiwa patriotik rakyat Sulawesi Selatan yang pada waktu itu sedang  mempertaruhkan jiwa raganya demi mengusir kolonialisme dan mempertahankan kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945.

DDI kini dalam perkembangannya telah tersebar di 20 propinsi dipelosok tanah air seluruhnya ditangani 8 Pengurus Wilayah, 274 Pengurus Daerah, 392 Pengurus Cabang, dan 127 Pengurus Ranting, dengan jumlah madrasah 1029 buah, 89 buah pondok pesantren dan 18 buah penguruan tinggi.

Histori Berdirinya DDI

Darud Dakwah wal-Irsyad (DDI), pertama kali berdiri pada 11 Januari 1938 Miladia atau 20 Dzulqaidah 1357 Hijria di Mangkoso, Sulawesi Selatan dengan nama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI). Pada tahun 1947, atas inisiatif dari masing-masing: AGH. Abdurrahman Ambo Dalle (MAI Mangkoso), AGH. Daud Ismail (Kadi  Soppeng), Syekh H. Abdul Rahman Firdaus dari Parepare bersama ulama-ulama besar lainnya diadakanlah Musyawarah Alim Ulama Ahlussunnah wal-Jamaah se-Sulawesi Selatan, dan salah satu keputusannya adalah membentuk organisasi massal yang orientasinya lebih luas, yang kemudian disebut “Darud Dakwah wal-Irsyad (DDI)”.

Deklarasi DDI dipadukan waktunya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertempat di Watan Soppeng pada 16 Rabiul Awal 1366 Hijria bertepatan dengan 17 Februari 1947,  guna menghindari kecurigaan Westerling karena Soppeng termasuk afdeling Bone yang bebas dari operasi pembantaian Westerling karena pengaruh Aruppalakka.

Pendiri (Founding Father) DDI

Darud Dakwah wal-Irsyad (DDI) yang pada awal berdirinya tanggal 11 Januari 1938 di Mangkoso, Sulawesi  Selatan bernama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) didirikan oleh:

1. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dari MAI Mangkoso
2. Sayyid Abdul Rahman Firdaus dari Pare-pare
3. KH. Abduh Pabbaja Dari Allakuang
4. KH. Alie Yafie
5. KH. Abdul Muin Yusuf (Qadhi Sidenreng)
6. KH. M. Daud Ismail (Qadhi Soppeng)
7. KH.M. Tahir (Qadhi Balanipa Sinjai)
8. KH.M Zainuddin (Qadhi Majene)
9. Abdul Hafid (Qadhi Sawitto) 

Dan beberapa ulama senior dan yunior lainnya pada waktu itu, serta memutuskan KH. Abdurrahman Ambo Dalle sebagai Ketua Umum, serta Gurutta KH. Muhammad Abduh Pabbaja sebagai sekjen.

DDI Berbasi Ummat dan Pesantren

Sejarah Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) sebagai organisasi dibentuk pada 1947 di Watan Soppeng, Sulawesi Selatan, oleh para ulama sunni, tepatnya mereka yang mengidentifikasi diri sebagai penganut faham Ahlussunah Wal-Jama’ah. Puluhan tahun sebelumnya, para ulama ini secara perorangan telah memiliki pondok pesantren, atau semacamnya, yang berbasis di desa-desa.

Ada dua konteks sejarah yang menjadi rahim lahirnya DDI ketika itu. Pertama, negara (pemerintah) belum tergerak untuk menghimpun para ulama ke dalam satu wadah, sebagaimana yang kita kenal sekarang dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Karenanya, para ulama berusaha membentuk wadah sendiri berdasarkan aliran keagamaan yang mereka anut. Dalam konteks inilah DDI menjadi tempat berhimpun para ulama untuk membumikan faham Ahlussunnah Wal-Jamaah, dengan bermula di Sulawesi Selatan, dengan arus dari desa ke kota, suatu arus gerak yang sebaliknya dilakukan oleh organisasi keagamaan lainnya.

Kedua, pada akhir Desember 1946 Belanda berkerjasama dengan golongan federalis membentuk NIT (Negara Indonesia Timur) melalui Konferensi Denpasar, dengan ibukotanya Makassar. Realitas politik yang demikian mendapat resistensi dari golongan unitaris (biasa juga disebut aliran republiken), suatu golongan yang banyak dianut oleh para penguasa lokal (tepatnya para bangsawan) di luar Kota Makassar dan golongan terdidik di Kota Makassar. Kombinasi kedua golongan resistan ini diwujudkan dalam dua bentuk gerakan: 

Pertama, gerakan politik melalui institusi formal; yakni Parlemen NIT; kedua, gerakan bersenjata melalui kelaskaran yang berbasis di desa-desa. Berikut ini beberapa bidang penting yang menjadi basis DDI untuk merealisasikan tujuan didirikannya, sekaligus menjadi ciri khas DDI yang juga akan menjelaskan secara otomatis eksestensi DDI sebagai organisasi berbasis Umat dan Pesantren, sebagaimana judul di atas:

Basis Massa (Ummat)

Beberapa organisasi keagamaan berafiliasi kepartai politik, ada juga yang berafiliasi atau membentuk kelaskaran tersendiri. DDI yang berbasis di desa-desa tidak membentuk sayap kelaskaran atau sayap partai politik, bahkan karena kurang tertarik untuk berafiliasi ke partai politik tertentu. Mungkin dilatari oleh aktifitas kelaskaran yang banyak bergerak di desa-desa, di mana DDI berbasis, maka secara individu beberapa orang DDI bergabung ke wadah kelaskaran tertentu, bahkan ada di antara mereka yang menjadi tokoh penting dalam gerakan kelaskaran di desanya.

Dalam dua bentuk konteks sejarah lahirnya DDI sebagaimana dipaparkan secara ringkas di atas, dapat difahami sikap DDI dalam merespon kondisi eksternal kontemporer, suatu respon yang diberikan berdasarkan situasi jaman tertentu. DDI memberi respon secara kelembagaan jika faktor eksternal itu menyangkut aqidah, tetapi merespon secara individual jika kondisi eksternal berkait ke masalah profan-duniawi.

DDI juga biasanya memberi respon secara kelembagaan terhadap kondisi eksternal sebagai maksud memperkuat eksistensi DDI dan meningkatkan upaya pembinaan umat, terutama jika negara (pemerintah) kurang menjangkau segmen-segmen tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam konteks inilah dapat difahami upaya DDI mendirikan beberapa institusi sosial yang kurang ditangani oleh negara; seperti: rumah bersalin, apotik, percetakan, koperasi, dan sebagainya. Pada level lembaga pendidikan, DDI juga aktif mendirikan sekolah-sekolah umum, bahkan melakukan feksibilitas kurikulum di pondok-pondok pesantren.

Basis Politik

DDI dalam menggeluti dunia sejarahnya tidak pernah berafilisi dengan salah satu partai politik secara kelembagaan. Kalau harus berpartisipasi aktif dalam momen politik tertentu, misalnya Pemilu, maka orang-orang DDI (utamanya pucuk pimpinan) cenderung melakukannya secara individu. Mungkin dengan pilihan strategi politik seperti inilah yang membuat DDI senantiasa dipandang sebagai “gadis cantik” yang selalu menggiurkan baik oleh pemerintah maupun kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam masyarakat, tidak terkecuali oleh Kahar Muzakkar dengan DI/TII-nya. Praktek politik dengan bertumpu pada kapasitas individu cukup memperkaya orang-orang DDI untuk bekerja dengan cara-cara politik demi kepentingan DDI, dengan tanpa mengakomodasi elemen politik secara kelembagaan ke dalam institusi DDI. Entah disengaja atau tidak, kencederungan ini masih berlangsung sampai sekarang, dan mungkin masih dapat menjadi pilihan strategis pada masa-masa datang. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa kini ada kelompok politik tertentu (tepatnya politisi tertentu) yang mencoba mempautkan diri atau kelompoknya secara kelembagaan ke DDI.

Mungkin ini adalah strategi yang tidak terlalu salah, tetapi sayangnya dalam kelompok ini terdapat beberapa kepentingan politik yang tidak selalu sealiran di antara anggota kelompok itu sendiri.

Basis Pendidikan (Pesantren)

Secara kuantitas lembaga-lembaga pendidikan DDI yang kini terdapat di 20 propinsi secara obyektif dibentuk, didirikan, dan didanai atas swadaya masyarkat dan biasanya juga difasilitasi oleh pemeintah setempat. Peran DDI adalah menjaga dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan DDI dengan berbagai cara: penyesuaian kurikulum, sirkulasi tenaga pengajar keberbagai daerah, studi lanjut bagi siswa ke Timur Tengah, mendatangkan tenaga pengajar dari luar negeri, dan lain-lain cara. Harus difahami bahwa sumbangsih negara (pemerintah) dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan DDI dilakukan oleh negara bersamaan ketika pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan pendidikan secara mandiri, utamanya di desa-desa.

Kini di era reformasi negara mulai serius dengan menyediakan anggaran 20 persen dalam bidang pelayanan pendidikan, utamanya pendidikan dasar. Hal ini dibarengi pula dengan restu pemerintah terhadap masuknya modal asing dibidang pendidikan. Dalam kaitan dengan basis pendidikan ini , kendala lainnya yang ingin dikemukakan di sini adalah suksesnya rezim orde baru menekan laju pertumbuhan penduduk bersamaan dengan “dipaksakannya” penerapan kebijakan KB (Keluarga Berencana) diawal tahun 1980-an sampai jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Dampaknya dibidang pendidikan adalah sejumlah sekolah (utamanya tingkat dasar) mengalami kekurangan murid, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh badan swasta.

Realitas dunia pendidikan sebagaimana dimaksud di atas perlu dicermati oleh DDI jika ingin tetap eksis dalam pelayanan pendidikan formal. Beberapa strategi yang ingin dicantumkan di sini; diantaranya:

• Bermitra dengan pemodal dalam dan luar negeri
• Mendirikan perguruan tinggi umum didaerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan sekitarnya
• Meningkatkan mutu pengajaran bahasa-bahasa asing; Arab, Inggris, Jepang, dan Mandarin, disetiap madrasah atau pondok pesantren
• Mendirikan lembaga pendidikan khusus bagi calon dai.

Tentu banyak lagi yang dapat dilakukan oleh DDI, catatan pentingnya adalah pada segmen mana negara belum menjangkaunya, ke situlah DDI harus berkiprah.

Basis LSM

DDI harus cermat memilih dan menentukan peran sosial yang ingin dilakoninya, pada satu sisi cukup besar peluang DDI untuk berperan dibidang sosial, karena sekarang di era reformasi negara tidak cukup anggaran untuk menyediakan dan melaksanakan sendiri semua peran, sehingga yang dilakukan oleh negara adalah memfokuskan diri pada peran tertentu yang diwajibkan oleh konstitusi.

Pada sisi lain, dengan berkurangnya peran negara, banyak peran sosial yang kini ditekuni secara sungguh-sungguh oleh organisasi-organisi non pemeintah, utamanya LSM. Tidak dapat disangkal bahwa banyak LSM yang lebih profesional dalam menangani bidang-bidang sosial kemasyarakatan dibanding organisasi kemasyarakatan lainnya yang mungkin usianya jauh lebih tua. Masih luas peluang bagi DDI untuk berperan aktif di bidang sosial. Fakta membuktikan bahwa perhatian LSM selalu fokus pada masalah tertentu, tetapi sering bersifat instan. Karenanya, terbuka peluang bagi DDI untuk bermitra dengan LSM, bagaimana bentuknya kerjasama itu?, sehingga agenda-agenda LSM dapat disinergikan dengan program-program DDI.

Selain itu, perlu kecermatan untuk melihat peran sosial yang kurang mendapat perhatian dari negara dan belum dijangkau oleh LSM. Mungkin juga DDI dapat menciptakan beberapa sayap, baik secara permanen maupun secara temporer, untuk merumuskan dan menangani secara serius peran-peran sosial tertentu. Dalam kaitan dengan saya-sayap ini, tidak terlalu salah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Basis Ketokohan (Pigur)

Salah satu statemen masyarakat luas tentang sejarah ketokohan di DDI adalah sentralisasi figur pada orang tertentu, tepatnya pucuk pimpinannya saja. Statemen ini tidak terlalu salah, walaupun mungkin kurang obyektif. Ketika K.H. Abdurrahman Ambo Dalle masih hidup, selalu pucuk pimpinan DDI, terdapat beberapa orang DDI yang menjadi tokoh dan ditokohkan karena peran mereka pada bidang yang mereka masing-masing tekuni. Hanya saja, kebanyakan orang DDI yang ditokohkan oleh masyarakat ketika itu tidak serta-merta melengketkan simbol-simbol DDI pada dirinya. Ini adalah satu doktorin DDI kepada setiap kadernya untuk tidak mengikutkan simbol-simbol DDI jika mereka berperan di luar kelembagaan DDI, karena hanya dengan doktrin inilah yang memungkinkan DDI sejak dulu sampai sekarang dapat terlepas dari kemungkinan praktek KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme).

Salah satu hal yang kurang difikirkan pada masa kepemiminan K.H. Abdurrahman Ambo Dalle adalah penciptaan kader yang dapat menjadi tokoh dan ditokohkan dengan “satu badan seribu wajah”, sebagaimana yang terdapat pada diri beliau yang kini menjadi mitos dalam beribu wujud. K.H. Abdurrahman Ambo Dalle ke mana-mana hanya berbadan satu, tidak ada selain DDI, untuk DDI, dan hanya DDI, tetapi wajahnya dibentuk (ditokohkan) oleh berbagai kalangan. Setelah K.H. Abdurrahman Ambo Dalle meninggal yang ikut terkuburkan ternyata bukan hanya jasad beliau, tetapi badan yang satu, DDI, nyaris pula dikafani oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang hanya mengenal beliau dari satu sisi wajah sejarah, tetapi mewujudkannya dalam beribu wajah mitos berdasarkan kepentingan politiknya.

Di era reformasi sekarang harus ada upaya sistimatis untuk tetap menghidupkan dan memakmurkan badan yang satu itu, DDI dengan menciptakan kader sebanyak mungkin yang nantinya dapat menjadi tokoh dan ditokohkan oleh masyarakat. Mungkin wajah (ketokohan) mereka sangat spesifik, tetapi itu cukup penting selama wajah yang spesifik itu terdapat nur DDI.

Regenerasi DDI (Passelle Pasau)

Semestinya dan kami sangat mengharapkan peran aktif PB (Pengurus Besar) DDI meningkatkan, mengoptimalkan dan memfasiltiasi - jika perlu - wadah-wadah pengkaderan yang ada ditubuh DDI seperti IMDI (Ikatan Mahasiswa DDI), IPDI (Ikatan Pemuda DDI, (FADI (Fatayat DDI), IADI (Ikatan Alumni DDI). Serta mendukung dan mensupport penuh setiap wadah-wadah pengkaderan baru yang didirikan oleh warga DDI yang meginginkan perbaikan, seperti IADI (Ikatan Alumni DDI) Yogyakarta yang mendeklarasikan kelahirannya hari ini, dan IAPDIKA (Ikatan Alumni Pesantren DDI Kaballangang) yang akan dideklarasikan pula pada 25 Mei 2013 mendatang di Makassar.

Karena institusi-instansi ini sangat potensial melahirkan “Passelle-passelle pasau” (kader-kader multi talenta), sehingga pada setiap kesempatan kader-kader DDI dapat tampil prima pada semua lini, dan pada waktunya kader-kader itu dapat tampil sebagai tokoh yang cukup menentukan jalannya sejarah dalam bidang ketokohannya.

Secara internal DDI telah mengatur dalam anggaran dasarnya tentang proses regeranasi dalam kepemimpinan DDI. Maka suatu kecelakaan sejarah jika pengurus IMDI, IADI, IAPDIKA, IP DDI, dan FADI,  tidak melakukan upaya-upaya antisipatif terhadap proses regenerasi kepemimpinan DDI. Dimaksudkan kecelakaan sejarah, karena organisasi tradsional sekalipun selalu memiliki elemen yang terencana tentang proses regenerasi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempersiapkan “Passelle Pasau” (calon pengganti yang multi talenta). Salah seorang tokoh dalam pewayangan Jawa memilih cara “dibunuh” oleh orang lain yang telah lama dikader dan dipersiapkannya untuk mengganti kempimpinannya, karena putera mahkota yang memenuhi syarat menurut aturan adat tidak memiliki keterampilan dan kecerdasan yang justru sangat dibutuhkan dalam mengukir sejarah dinasti itu.

Jakarta, 02 Mei 2013