MUKTAMAR PB DDI 2014 TERANCAM BATAL:

Melanggar Deklarasi Tudang Sipulung Alim Ulama, Muktamar PB DDI Terancam Gagal:

Oleh: Med HATTA

SEBAGAIMANA diketahui masih beberapa bulan lagi rencana 'pelaksanaan' muktamar ‪#sepihak‬ Pengurus Besar Darud Da'wah wal-Irsyad (PB DDI) (22-23 Nop '14), sudah diterpa ancaman akan gagal lagi setelah tertunda pelaksanaannya dari jadwal aslinya bulan Februari 2014. Ancaman kegagalan muktamar ini akibat tersebar isu-isu negatif di Media Sosial (MedSos) berkenaan dengan 'rencana' perhelatan demokrasi DDI yang dilaksanakan sekali 4 tahun itu. Muktamar ‪#separuh‬ DDI ini merupakan pertama kali akan diselenggarakan pasca wafat Prof. Dr. Abdul Muiz Kabry (MK), yang hampir dipastikan akan diwarnai berbagai rekayasa hitam, intrik-intrik dan kecurangan-kecurangan terorganisir sebagaiman telah menjadi ‪#trade_mark‬ rezim separuh DDI itu.

Darud Da'wah wal-Irsyad atau sering disinkat (DDI), yaitu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terbesar di Indonesia Timur yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Awalnya adalah sebuah sekolah Islam bernama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) didirikan oleh - Almaghfuru lahu - Gurutta KH. Abdurrahman Ambo Dalle di Mangkoso, Soppeng Riaja (masuk Wilayah Kab. Berru: Sekarang), pada Rabu 20 Zulkaidah 1357 H. atau 11 Januari 1938. Kemudian berubah nama menjadi Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) melalui acara Tudang Sipulung Alim Ulama Sulawesi di Watang Soppeng tahun 1947, maka dari semenjak hari itulah DDI dipimpin oleh Gurutta KH. Abdurrahman Ambo Dalle hingga Beliau wafat tahun 1996.

Sebagai Ormas besar, DDI telah mengalami pasang surut yang mewarnai perjalanannya selama lebih setengah abad, dan mencapai puncaknya pada tahun 80-an sampai akhir 90-an. Dan akhirnya, takdir tidak bisa dihindari ormas besar ini pun terpecah menjadi dua pusat administrasi yang masing-masing independen, yaitu Pengurus Besar Darud Da'wah wal-Irsyad (PB DDI) yang berpusat di Parepare; dan Pengurus Pusat Darud Da'wah wal-Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (PP DDI-AD), berpusat di Mangkoso. Namun dari segi pengembangannya, PP DDI-AD lebih populer dari rivalnya karena yang terakhir ini didukung penuh oleh Alim Ulama dan tookoh-tokoh sentral DDI serta kualitas dan kuantitas cabang-cabangnya jauh lebih unggul PP DDI-AD dari pada PB DDI yang hanya mampu jalan ditempat, bahkan sangat mundur.

Kembali kepada tema di atas, perihal ancaman pembatalan muktamar 'sepihak' oleh PB DDI adalah berasal dari wacana 'penolakan' para alim ulama DDI, tokoh-tokoh sentral DDI, solidaritas alumni dan simpatisan DDI dan elemen-elemen lain yang terkait dengan organisasi DDI. Pasalnya karena PB DDI dinilai tidak becus mengurus organisasi sehingga mengalami 'kemunduran' besar yang nyaris saja menghancurkan DDI secara tidak profesional. Terakhir telah sengaja menelantarkan DDI dengan tidak melaksanakan muktamar yang diamanahkan muktamar ke-XX sesuai jadwal aslinya (Februari 2014), dimana membuat ke-vakuman tidak perlu dalam ormas sebesar DDI. Dan pelanggaran ini saja cukup bagi para warga DDI 'men-demesioner' PB DDI sekarang.

Menambah parah lagi, adalah PB DDI telah sengaja melanggar "Deklarasi Pondok Gede" yaitu hasil kesepakatan Tudang Sipulung Nasional (TSN) Alim Ulama DDI yang menyerukan agar ormas DDI kembali ke mabda' dan menyatukan kembali organisasi dengan melaksanakan muktamar bersama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, diprakarsai oleh Almukarram Gurutta KH. M. Ali Yafie dan Bapak Drs. HM. Aksa Mahmud di Pondok Gede - Jakarta tanggal 30-31 Maret 2014, dimana kedua belah pihak yang 'bertikai' hadir dan turut menanda tangini deklarasi yang maksud; dari PB DDI diwakili oleh Dr. HM. Yunus Samad, Lc. MM (Ketum); dan dari PP DDI AD diwakili oleh Prof. AGH. M. Faried Wajedy, MA (Rais 'Amm). Yang kemudian dikhianati oleh Dr. Yunus Samad itu dengan membuat SK Panitia Muktamar sepihak PB DDI.

Normalnya, secara kultural TSN-AU merupakan kebijakan tertinggi di DDI karena DDI telah lahir dari forum alim ulama seperti itu di Watang Soppeng sekitar 67 tahun lalu, dan selama periode Gurutta Ambo Dalle juga masih sering menyelenggarakan forum-forum alim ulama serupa untuk mengambil atau menentukan keputusan-keputusan penting ke arah perubahan organisasi yang lebih dinamis. Dan mengabaikan kultur DDI ini merupakan pelanggaran besar dan pengkhianatan terhadap ulama umat.

Ternyata, PB DDI mempunyai niat-niat licik secara terencana, struktural dan masif dibalik pengkhinatannya tersebut, di antara isu-isu yang santer beredar di MedSos bahwa muktamar PB DDI itu akan dilaksanakan sesederhana mungkin, menprifikasi (sortir) ketat calon-calon pesrta yang 'dikehendakinya' saja; memanfaatkan pesrta-peserta ‪#siluman‬ di dalam muktamar; dan arena muktamar akan dikawal dengan pengamanan berlapis. Dan segala rancangan produk atau keputusan-keputusan yang akan ditetapkan di dalam muktamar tersebut akan dimatangkan terlebih dahulu oleh badan pekerja khusus di luar forum sehingga di hari muktamar tinggal ‪#ketuk_palu‬ saja. Semua itu dilakukan untuk mengekalkan kekuasaan mutlak rezim Pengurus Besar (PB) yang berkuasa sekarang.

Adapun acara puncak yang direncanakan yaitu suksesi pemilihan ‪#Ketum‬ PB DDI, mereka akan merekayasa 'aklamasi' memilih Dr. MA. Rusdy Ambo Dalle (Putra founding father DDI), sebagai usaha untuk mengembalikan kepercayaan warga yang sudah hilang terhadap ‪#DDI2an‬ satu ini. Meskipun Ketum terpilih nantinya tetap akan dipersempit gerakan-gerakannya melalui aturan-aturan main (AD/ ART) yang telah mereka ‪#kondisikan‬ sedemikian rupa, sehingga ketum terpilih tidak akan mampu membuat perubahan-perubahan berarti kecuali yang tertera di dalam program kerja tertuang di AD/ ART organisasi.

Sebaliknya akan memberikan kekuasaan, kontrol dan pengendalian kebijakan organisasi tertinggi kepada satu lembaga yang mereka sebut ‪#majlis_syuyukh‬ atau mungkin tetap akan memakai sebutan lama ‪#Majlis_Aala‬ (MA) yang akan dipimpin langsung oleh Dr. HM. Yunus Samad, Lc. MM, dimana terakhir inilah nanti disebut sebagai ‪#patron‬ DDI, penerus guru politiknya MK.

Kemudian, ada pula ‪#pradigma‬ lain berhubungan dari bagian rekayasa buruk mereka, seperti mereka telah ‪#mengasumsikan‬ bahwa Dr. Rusdy sebagai Ketum terpilih dipastikan akan menghabiskan lebih banyak waktunya di ‪#Jakarta‬ dengan alih-alih memindahkan kantor pusat DDI ke Ibukota Negara sehingga Ketum akan sibuk sendirian di Jakarta (tanpa keikut sertaan pengurus lain) dalam urusan pemindahan pusat administrasi tersebut.

Sedangkan pengurus-pengurus lainnya yang di bawah kendali Dr. Yunus (sebenarnya) tidaklah menginginkan kekuasaan organisasi itu pindah dari Pinrang dan Parepare atau katakanlah mereka tidak ingi pusat DDI keluar dari basis aslinya Sulawesi Selatan, karena mereka- sejatinya - tidak berpikir DDI harus besar-besar amat asal cukup menjadi media untuk memenuhi hasrat kekuasaan saja dan menjadi jembatan emas demi mencapai tujuan pribadi dan kroni-kroninya. Jadi di dalam benak mereka bahwa apa yang dikerjakan Ketum Dr. Rusdy adalah semuanya sia-sia, bahkan akan dibaliknya menjadi ‪#jebakan‬ batman yang dapat mengganggu kinerja ketum.

Selanjutnya, mereka akan mengawasi dan menboikot segala program kerja dari Ketum sehingga roda organisasi tidak berjalan normal dan terbengkalai, serata tidak ada peluang yang diberikan kepada ketum untuk merealisasikan semua ide-ide perubahan yang dijanjikan di dalam program visi misi yang dijanjikannya. Sehingga dengan demikian, sang patron Dr. Yunus sangat mudah melengserkan Ketum karena dinilai tidak cakap mengurus DDI.

Hal-hal di atas sangat mudah dilakukan oleh H. Yunus yang jago dalam urusan rekayasan hitam dan boikot-menboikot sebagaimana pernah dilakukannya bersama bosnya Muiz Kabry ketika menboikot Gurutta Ambo Dalle dan merekayasa kepengurusan ‪#kembar‬ di dalam tubuh DDI dengan mengacuhkan susunan pengurus yang telah dibuat oleh almaghfuru lahu Gurutta Ambo Dalle tahun 1989. Na'udzubillah.

‪#Sumber_Dari_InfoTerpercaya